OPINI | BIN - Generasi Z tumbuh dalam dunia yang bergerak cepat. Mereka hidup dalam ruang digital, di mana informasi datang dari berbagai arah, seringkali tanpa filter. Karena itu, mereka tidak mengenal Soeharto sebagai tokoh yang hadir dalam kehidupan sehari-hari, melainkan sebagai nama dalam buku pelajaran, cuplikan di media sosial, atau perdebatan yang tak pernah selesai di ruang publik. Bagi Gen Z, Soeharto bukan pengalaman, melainkan pengetahuan yang harus dipahami.
Namun justru karena itu, Gen Z memiliki peluang untuk membaca Soeharto tanpa beban memori emosional. Mereka tidak membawa nostalgia masa stabilitas yang sering diungkap generasi sebelumnya, dan juga tidak membawa dendam terhadap pembatasan politik yang dialami sebagian kelompok di masa itu. Keduanya bukan wilayah pengalaman mereka.
Gen Z dapat membaca sejarah dengan kepala dingin, menggunakan data, konteks, dan perhitungan dampak. Pada titik ini, pertanyaan yang relevan bukan lagi sekadar: “Soeharto baik atau buruk?” tetapi “Apa yang berubah dalam tubuh negara akibat kepemimpinannya, dan apakah perubahan itu masih mempengaruhi hidup kita hari ini?” Inilah pintu masuk yang membuat pembacaan Gen Z terhadap Soeharto dapat menjadi lebih objektif, bukan hitam putih.
Kebijakan yang Tidak Tampak, Tetapi Kita Rasakan Banyak hal yang dianggap “biasa” oleh Gen Z sebenarnya merupakan hasil konstruksi kebijakan masa lalu yang tidak terlihat mata.
Misalnya, kenyataan bahwa hampir setiap kecamatan di Indonesia memiliki Puskesmas bukanlah sesuatu yang alami; itu hasil keputusan yang dimulai pada 1969 untuk membawa layanan kesehatan ke desa-desa.
Begitu pula Posyandu yang hingga kini menjadi tempat ibu membawa balita untuk timbang berat badan, imunisasi, dan penyuluhan gizi. Semua itu bukan tradisi masyarakat—itu rancangan negara.
Di bidang perencanaan pembangunan, Indonesia hari ini bekerja dengan dokumen RPJMN, visi pembangunan lima tahunan. Tradisi perencanaan ini berasal dari Repelita, yang diperkenalkan Soeharto pada 1969 untuk memastikan negara bergerak dengan tujuan jangka panjang, bukan sekadar merespons keadaan. Tanpa tradisi ini, pembangunan akan seperti langkah acak hari ini membangun satu hal, besok berubah arah—tanpa arah yang jelas.
Bahkan akses pendidikan dasar yang kita anggap sebagai “hak paling dasar” tidak selalu tersedia. Pada masa Soeharto, pembangunan sekolah berlangsung dalam skala besar, sehingga anak-anak dari keluarga biasa mulai bisa sekolah tanpa harus pindah kota. Banyak dari mereka kemudian menjadi orang tua dari Gen Z. Dengan kata lain, mobilitas sosial Gen Z dimulai dari pendidikan orang tuanya—dan pendidikan itu adalah hasil keputusan politik yang dirancang, bukan kebetulan sejarah.
Dari Relevansi Struktural menuju Kelayakan Kepahlawanan Ketika berbicara tentang gelar Pahlawan Nasional, kriteria formalnya jelas: jasa yang berdampak luas dan berkelanjutan bagi bangsa.
Dengan ukuran tersebut, penilaian tidak dilakukan berdasarkan akhir kekuasaan atau ketidaksempurnaan individu, tetapi pada apa yang bertahan dan membentuk kehidupan masyarakat setelahnya. Dalam kasus Soeharto, warisan itu sangat konkret: sistem kesehatan dasar, perencanaan pembangunan jangka panjang, ekspansi pendidikan, dan integrasi wilayah dalam satu kesatuan nasional.
Gen Z hidup dalam ruang negara yang masih membawa jejak warisan itu. Mereka bukan pewaris Orde Baru sebagai sistem politik, melainkan pewaris struktur negara yang berfungsi: sekolah yang terjangkau, layanan kesehatan dasar, jalan yang menghubungkan kota dan desa, serta kerangka pembangunan jangka panjang yang memastikan arah negara tidak kehilangan fokus.
Maka, pertanyaannya berubah menjadi: Apakah warisan itu layak disebut sebagai jasa kebangsaan? Jika kita menggunakan ukuran yang telah ditetapkan undang-undang yakni dampak luas lintas generasi maka jawabannya adalah ya, warisan kebijakan tersebut memiliki dampak yang langsung dirasakan hingga hari ini.
Mengakui jasa bukan berarti menghapus catatan kritik. Mengingat kritik bukan berarti menolak penghargaan. Kedewasaan sejarah adalah kemampuan untuk memegang keduanya sekaligus.
Dalam perspektif itulah, Soeharto layak dipertimbangkan sebagai Pahlawan Nasional bukan karena romantisasi masa lalu, tetapi karena kontribusinya membentuk fondasi negara yang sedang dikelola, dinikmati, dan dijalani oleh Gen Z hari ini. (Redaksi)
