Sragen – Polemik yang menyeret SDN 1 Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen masih menjadi perhatian berbagai kalangan. Sejumlah aktivis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), jurnalis, hingga tokoh masyarakat menyoroti rangkaian peristiwa yang terjadi saat proses konfirmasi terhadap pihak sekolah.
Sorotan tersebut berawal dari upaya klarifikasi yang dilakukan tim media bersama LSM terkait sejumlah informasi yang mereka peroleh. Dalam proses itu, muncul dugaan adanya tindakan yang dinilai menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik dan fungsi kontrol sosial.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 menjamin kemerdekaan pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Sementara Pasal 18 ayat (1) mengatur sanksi bagi pihak yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers.
Kronologi Pertemuan
Pada Jumat, 19 Juni 2026, tim media dan LSM menghubungi Kepala SDN 1 Bonagung, Samijo, untuk mengajukan permohonan konfirmasi. Namun, karena sekolah sedang melaksanakan kegiatan perpisahan dan studi wisata siswa kelas VI ke Yogyakarta, agenda tersebut ditunda.
Kemudian sore harinya, justru Kepala Sekolah yang lebih dahulu menghubungi tim media dan menentukan lokasi pertemuan di sebuah kafe di Desa Slogo.
Tim media dan LSM yang datang dari Solo menyatakan kesediaannya memenuhi undangan tersebut. Namun ketika tiba di lokasi, Kepala Sekolah telah meninggalkan tempat dengan alasan harus kembali ke sekolah untuk persiapan kegiatan.
Atas arahan Kepala Sekolah, rombongan kemudian menuju SDN 1 Bonagung. Setibanya di sekolah, mereka diterima dengan baik dan dipersilakan masuk ke ruang kepala sekolah untuk memulai proses konfirmasi.
Pertemuan Sempat Terhenti
Saat pembicaraan baru berlangsung, seorang pria yang belakangan diketahui merupakan penjaga sekolah memasuki ruangan tanpa memperkenalkan diri dan duduk di bagian belakang.
Salah satu jurnalis kemudian menanyakan identitas serta maksud kehadirannya. Setelah diketahui bukan bagian dari pihak yang berkepentingan dalam proses konfirmasi, pria tersebut diminta meninggalkan ruangan dengan bahasa yang disebut tetap mengedepankan sopan santun.
Pertemuan kemudian dihentikan sementara karena waktu menjelang Magrib. Kepala Sekolah selanjutnya mengajak rombongan melanjutkan pertemuan di kafe yang sebelumnya telah ditentukan.
Pertemuan malam itu berlangsung singkat dalam suasana santai. Tim media dan LSM memilih menunda pembahasan substansi konfirmasi dengan mempertimbangkan kondisi Kepala Sekolah yang dinilai masih disibukkan rangkaian kegiatan perpisahan sekolah.
Salah seorang tim investigasi LAPAAN RI, Joni Sugara, menyatakan pihaknya sengaja mengedepankan etika serta tidak ingin mengganggu aktivitas pendidikan.
"Kami datang dengan itikad baik, mengikuti prosedur, menjaga sopan santun, serta menghormati aktivitas sekolah. Karena itu kami memilih melanjutkan konfirmasi setelah seluruh kegiatan sekolah selesai," ujarnya.
Muncul Berbagai Sorotan
Namun, menurut pihak media dan LSM, rencana melanjutkan konfirmasi pada hari berikutnya justru berkembang menjadi polemik. Mereka menilai muncul sejumlah pernyataan yang dianggap tidak sejalan dengan semangat keterbukaan informasi.
Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain:
- Munculnya tudingan bahwa tim media dan LSM melakukan "kucing-kucingan". Hingga kini belum dijelaskan secara rinci dasar dari pernyataan tersebut sehingga memunculkan berbagai penafsiran
- Pernyataan bernada keras disebut juga datang dari pihak komite sekolah, padahal menurut tim media, pembahasan saat itu belum menyentuh persoalan komite maupun struktur pengurusnya.
- Sejumlah pihak menyayangkan apabila proses klarifikasi yang semula berlangsung kondusif justru berkembang menjadi polemik akibat komunikasi yang dinilai kurang tepat.
Tim
