Beritaintelijen.news / A Nasrun Dg Tarank Ketua Dewan Pengurus Daerah Lembaga Investigasi Negara (DPD LIN) mendesak pihak Pertamina regoinal tujuh (7) untuk menindaki dan memberi sanksi pencabutan izin Lima (5) Stasium Penjualan Bahan Bakar Umum yang diduga melakukan kerjasama dengan Mafia Solar.
Lima Stasiun Penjualan Bahan Bakar Umum (SPBU) yang diduga melakukan kerjasama dengan mafia solar akan jadi tuntutan Aksi Demo Lintas Lembaga yang akan dilakukan didepan Kantor Pertamina Regional tujuh, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mapolda Sulawesi Selatan pada Kamis, 17 November 2022.
Adapun Stasiun Penjualan Bahan Bakar Umum yang nakal dan masuk daftar rencana laporan yakni,
1. SPBU bonto fenno, Wajo
2. SPBU Kera, wajo
3. SPBU Spbu Tepo Takalar
4. SPBU Sungguminasa
5. SPBU Toddopuli.
kelima SPBU yang akan dilaporkan lengkap dengan alat bukti rekaman video dan foto.
Setelah dikonfirmasi kepada Daeng Tarank, dirinya menyampaikan kepada awak media, "Besok setelah aksi demo kami akan lanjut melaporkan SPBU yang diduga nakal kepihak Pertamina Regional tujuh dengan membawa bukti rekaman video dan foto disaat transaksi antara mafia solar dan pihak SPBU," ungkapnya.
"Terkait laporan kami diMapolda Sulawesi Selatan setelah demo besok yaitu oknum oknum pelaku mafia solar beserta jaringannya yang ada di pihak SPBU," Tambahnya.
"Kami juga akan meminta DPR untuk memanggil General Manager Pertamina untuk hadiri Rapat Dengar Pendapat setelah Aksi lintas Lembaga didepan Kantor DPR", pungkasnya.
"Kami juga telah persiapkan untuk Aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Sulawesi Selatan. Aksi tersebut kami lakukan untuk mendesak BPH Migas agar tidak mensuplai bahan bakar subsidi jenis Solar dan Pertalite kepada SPBU yang nakal", tutupnya, Ketua DPD LIN Sul Sel.
(Red****
